uu kepolisian. Ditetapkan di JakartaUndang-undang (UU) NO. uu kepolisian

ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: - 4 - Pasal 3 (1) Susunan organisasi Mabes Polri terdiri atas: a. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa : “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakatMengacu pada fungsi kepolisian pada pasal 2 UU No. Sedangkan untuk penyidikan secara jelas diatur pada pasal 1 ayat 2 Perkap No. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI maka ketentuannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (“UU 31/1997”). 2 tahun 2002 meliputi: 1) Pasal 8 (2) tanggung jawab Kapolri kepada Presiden. 2 tahun 2002 mengartikan kepolisian secara sederhana, yakni sebagai hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 75 UU Cipta Kerja. Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara RI dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah: Peraturan Pemerintah: Peraturan Pemerintah No. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002, memberikan pengertian polisi sebagai berikut “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka. a. Dalam UU Kepolisian, kata Dradjad, tidak ditemukan satu ayat atau bahkan kalimat yang menyatakan anggota kepolisian 'dipersiapkan dan dipersenjatai'. Berdasarkan UU no. 2 Tahun 2002. Di dalam Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI berisi tentang perincian tugas serta kewenangan Kepolisian RI. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021. Pegawai negeri pada kepolisian. PENGAWASAN ORANG ASING ( POA ) UU. 2. Petunjuk pelaksanaan kapolri No. 19, LN. Urgensi revisi UU Polri yang disuarakan masyarakat, aktivis dan pegiat hukum ini juga ditanggapi oleh Menkopolhukam Mahfud MD. Dasar hukumnya adalah: UU No. Selektif Gunakan UU ITE, Polri: Restorative Justice. 0 - Pencarian melalui teks dan suara Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Kelemahan pertama, aroma militeristik masih terasa dalam UU Polri yang lahir 12 tahun silam itu. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 2. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”) juga tidak diatur. Lalu, apa sebenarnya tugas Polri dan wewenang Polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Kepolisian). Pembaharuan Undang-undang Kepolisian Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak Etika kenegaraan adalah sikap moral anggota POLRI terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan. 1. : 8 THN 1981 TENTANG KUHAPSKLD warna MERAH bagi PEMEGANG KITAP. Fungsi Teknis Binmas. Ketertiban Umum D. Pengemban tugas polisi dimaksud dalam Ayat 1 hrf a,b,c di atur UU. Undang-undang Kepolisian No. JAKARTA, KOMPAS. Pemohon Uji UU Kepolisian Tidak Hadir dalam Sidang Pemeriksaan Perbaikan. id- Pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam UU No. Polisi Bukan Eksekutor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Moto yang dibawa Polri adalah Rastra Sewakottama yang artinya abdi utama bagi nusa bangsa. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI. Memang sudah sepatutnya laporan mengenai suatu tindak pidana ditindaklanjuti oleh polisi. Fungsi utama kepolisian yang diatur dalam UU. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Penjelasan Pasal 30 Ayat 5. Dari ketujuh pokok materi uji ini kemudian dibagi dalam prosentasi soal yang kemudian baru ditentukan komposisi masing-masing materi. Sesuai dengan pasal 1 UU kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pengertian dari anggota kepolisan adalah. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG. ” Dari aspek hukum administrasi negara, polisi sebagai aparatur sipil negara yang ada di institusi kepolisian merupakan hal yang menarik penulis teliti khususnya terkaitPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Ketetapan ini sekaligus menjadi penanda dihapuskannya dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). diduga dilakukan oleh polisi dan ‘penggeledahan’ kediamannya. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan b. Fungsi Kepolisian. Sewaktu-waktu, pelapor atau pengadu dapat juga menghubungi Penyidik untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Orang yang profesional harus berani mempertanggung jawabkan atas semua tindakan yang dilakukan dalam mengemban apa yang menjadi tugas kewajibannya. Rp35. Tuan Suherman telah ditangkap secara melawan hukum oleh Kepolisian Wilayah Kota Besar Medan, dan diduga disiksa serta ditembak mati. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Menegakkan hukum. 2. Kepolisian berdalih kebijakan mempersulit pembuatan SKCK kepada pelajar yang melanggar hukum saat unjuk rasa anti-UU Cipta Kerja untuk memberikan "efek jera", namun mekanisme itu dikritik karena. Landasan Undang Undang Satpam. Undang-undang (UU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adanya Lembaga Kepolisian Nasional C. Share. Kewenangan Polisi Memberhentikan dan Menanyai Identitas. UU 16 tahun 2023 tentang Landas Kontinen. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dianggap sudah tidak memadai lagi dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia, karena hal tersebut maka diperlukan bentuk. Lompat ke isi utama . Belum Tersedia. Pegawai Negeri pada Polri D. Menjawab pertanyaan Anda ke kantor polisi mana? Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Prosedur Melaporkan Peristiwa Pidana ke Kantor Polisi. 2020 terdapat beberapa perubahan, diantaranya tes akademik penilaian secara. 1. Pancasila. Nota kesepahaman, MoU, TNI dan Polri melibatkan aparat TNI dalam fungsi kepolisian seperti menghadapi unjuk rasa dan mogok kerja. : a. 1. 2 Tahun 2002 tersebut, dapat dipahami bahwa kepolisian memiliki fungsi yang berbeda secara sifat tugasnya. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. 19 Agustus 1945 PPKI Menetapkan bahwa Kepolisian (bernama Djawatan Kepolisian) Negara Republik Indonesia bernaung dibawah Kementrian Dalam Negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 Ayat (1) meskipun telah diatur secara jelas bahwa Polri harus bersikap netral. 127, TLN NO. UU ini mengatur mengenai upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Kode etik ini mengatur beberapa hal, di antaranya kewajiban dan larangan bagi anggota Polri, serta penegakan KEPP, seperti. Meski penerimaan Akpol 2022 maupun jadwal seleksi Akpol 2022. Berdasarkan data bahwa peningkatan usia produktif sampai dengan usia 60 tahun dan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai dengan usia laki-laki 73,06 tahun dankewenangan penyidik Polri dalam KUHAP dan UU Kepolisian. polri. Sebagai contoh dikutip dari laman Divisi Humas Polri yang berjudul Keluarkan Telegram, Kapolri Minta Penanganan Kasus UU ITE Dikoordinasikan Dengan Bareskrim, Surat Telegram Kapolri No. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; melindungi keselamatan. "Kasus Sambo saya kira telah mengingatkan kita semua bahwa dalam institusi Polri sendiri masih ada ruang-ruang yang perlu ada penyempurnaan," kata Anas. Pejabat Polri Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia, sehingga perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang baru. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021. Moral utama dalam UU kepolisian adalah Moral Pancasila, maka diperlukan pendekatan filosofis untuk memahami nilai-nilai tersebut. ada perubahan-perubahan UUD, semenjak 1 Juli 1946, Polri merupakan Kepolisian Nasional yang berada dibawah Perdana Menteri Presiden. Perpres 23 tahun 2023 tentang ANRI. unsur pimpinan;Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. dalam UU Kepolisian ini, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan umum, dalam melaksanakan tugas dan arti tadi, etika dapat dibedakan menjadi etika perangai dan etika moral (Sumaryono, 1975: 12). 2. Jawaban: A 21. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya. Baca juga: Sepak Terjang Ferdy Sambo, dari Jenderal Bintang Dua Polri hingga Divonis Hukuman Mati. BPKB berfungsi sebagai Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Peraturan Perundang-undangan. Perkara ini sudah didaftarkan ke MK secara online pada 3 November 2021. PENJELASAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 2289, LL SETNEG : 5 HLM. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang dalam memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. Selengkapnya. Berdasarkan sejarah, lembaga yang sebelumnya bernama ABRI ini baru disebut dengan Polri pada tahun 1969. Untuk menjaring pendaftar, Polri telah melakukan berbagai sosialisasi terbuka, baik melalui media massa, spanduk, baliho maupun sosialisasi secara langsung ke masyarakat atau ke sekolah. 2 tahun 2002 menerangkan bahwa setiap sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara. 0. Artikel. Tugas dan Fungsi Satuan Pengamanan (Satpam) Pertama-tama, perlu dipahami bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU 2/2002”) pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:. "Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik. Berikut ini 3 hal mengenai polisi virtual yang dirangkum oleh Kompas. Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk: melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Anggota Polri berdasar Undang – undang Kepolisian, definisinya adalah : A. Adapun menurut Siahaan et al. Tipe Dokumen. Dengan SP2HP inilah pelapor atau pengadu dapat memantau kinerja kepolisian dalam menangani kasusnya. wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat. 2 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 1 tahun 2009. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat melalui siskamling. Pasal 4 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “sangat dibutuhkan” karena anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian tersebut jumlahnya sangat terbatas. Pasal 14 huruf i berbunyi, “Dalam melaksanakan tugas pokok, Polri bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan. Kisi-kisi Soal Tes Masuk Polri. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. NOMOR 2 TAHUN 2002. 2 Tahun 2002, dapat dikaji antara lain: memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (UU Kepolisian), fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU PSK”). Mei 3, 2021. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tugas dan peranan selalu melakukan tindakan preventif dan represif sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku, dalam hal ini Kepolisian selaku alat negara melaksanakan kekuasaan negera di bidang : A. Pasal 2 dalam UU ini disebutkan Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. go. Maka kali ini kita buat video khusus soal dan pembahasan Tes Wawasan Kebangsaan untuk materi Undang Undang Dasar 1945. Kira-kira apa ya fungsi kepolisian itu sendiri? Fungsi kepolisian di Indonesia juga telah diatur dalam Pasal 2 UU No. Reposisi tersebut mengembalikan posisi Polri kembali ke khitah tahun 1946-1959, yaitu bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku Kepala Negara,” tulis. com—Seorang mantan detektif Australia Denis Ryan pada tahun 1972 dipaksa keluar dari dinas kepolisian karena berusaha menyeret seorang pendeta. I. Pasal 16. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur tata cara penanganan tindak pidana dalam Pemilu 2019 melalui pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang disebut Sentra Gakkumdu, terdiri dari unsur Bawaslu dan/atau jajarannya sampai Panwaslu Kecamatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau jajarannyab. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara ; UU No. Argo Yuwono menyatakan Polisi Virtual dimaksudkan untuk mencegah tindak pidana UU ITE. Sesuai dengan pasal 1 UU kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pengertian dari anggota kepolisan adalah. 2 Tahun 2002 polisi merupakan alat negara sebagai berikut : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,. Pasal 6 Peran POLRI (1) POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lebih dijabarkan lagi (pasal 14 UU No 2 Tahun 2002) maka Polri bertugas, diantaranya: melaksanakan pengaturan. Mereka meneriakkan agar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 “dibatalkan”. (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. 1. Etika kenegaraan memuat pedoman berperilaku anggota POLRI dalam hubungan: Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 34, LN. JAKARTA, HUMAS MKRI – Sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), kembali digelar di Mahkamah Konstitusi pada Senin (21/11/2022) secara daring. Pancasila dan UUD 1945 B. Sesuai rumusan tugas pokok, rumusan fungsi, tugas serta wewenang Polri seperti yang diatur dalam UU No. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, usulan tentang penggabungan Polri ke kementerian memerlukan amandemen konstitusi, pencabutan Ketetapan MPR, dan revisi UU Polri. , (2019) pengaturan peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi ditemukan dalam Undang-undang No. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 2 tahun 2002 tentang. info. Sementara, yang dimaksud dengan Anggota Kepolisian RI adalah pegawai. Pustaka; Desa; Search. Pasal 30 ayat 5, yang mana didalamnya menjelaskan bahwa masalah yang berhubungan dengan TNI & POLRI serta fungsi-fungsinya, syarat keikutsertaannya dalam pertahanan dan menjaga keamanan negara, serta hal yang berkaitan dengan pertahanan dan juga keamanan negara, dimana. memeriksa tanda pengenal diri; kepolisian di bidang proses pidana diatur e. Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk: melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. kepolisian adalah pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena anggota kepolisian juga tunduk pada peradilan umum sesuai dengan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dengan demikian Undang-Undang Narkotika juga berlaku bagi anggota Kepolisian yang terlibat tindak pidana. 6 Tahun 2019 “Penyidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Kompolnas diatur dengan Perpres 17 tahun 2011 tentang Kompolnas. Pengertian. Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Rp30. Virtual police adalah unit yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai respons atas arahan Presiden Joko Widodo agar polisi hati-hati menerapkan pasal-pasal dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 2 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Tentu saja ini baru satu soal. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 504) diubah sebagai berikut: 1. Pegawai Negeri Sipil pada Polri B. Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 31. Reinovasi Zona Kreasi. . Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang polisi tercantum. 4439, LL SETNEG : 37 HLM. 48, LN. bahwa pembangunan nasional di bidang hukum adalah terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengansebagaimana disebutkan dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945, berarti kepolisian dalam menjalankan wewenangnya berada di bawah Presiden selaku Kepala Negara. Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama. Selain itu, menempatkan Polri di bawah koordinasi Kemendagri berpotensi terjadinya politisasi. 3. 16. Pejabat Kepolisian Negara RI yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan. Berdasar Undang – undang Kepolisian, segala hal – ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi, adalah disebut : A. 2009. 2 2002 sebagai jawaban atas permasalahan kepolisian.